Menembus Menara Gading Konsultan Politik Level Elite: Ketika Kemasan Menyingkirkan Akal Sehat

Menembus Menara Gading Konsultan Politik Level Elite: Ketika Kemasan Menyingkirkan Akal Sehat

Oleh : Grandmaster Heri Purnawinata GSL | Chief Narrative Architect & Strategic Leader

Cianjur, HPF— Beberapa waktu lalu, dalam sebuah diskusi hangat di sudut ruang kerja, seorang kolega melontarkan kalimat yang menggelitik: "Sekarang ini, mencari orang populer itu gampang, tapi mencari orang yang tahu diri kalau dia tidak tahu apa-apa, itu yang setengah mati." Guyonan getir ini terasa sangat relevan jika kita melihat lanskap politik hari ini. Di era di mana citra bisa dipabrikasi oleh agensi komunikasi, kita menyaksikan lahirnya sebuah fenomena baru dalam dunia kekuasaan: para pemimpin hasil polesan digital yang tampak sempurna di layar gawai, namun gagap dan kosong saat harus mengambil keputusan nyata bagi hajat hidup orang banyak.

Di balik riuhnya panggung kampanye, ada jemari-jemari tak terlihat dari konsultan politik level elite yang merajut narasi. Mereka tidak lagi bermain di level kabupaten kecil, melainkan mengarsiteki kemenangan di Pilgub provinsi kunci hingga Pilpres dengan nilai kontrak fantastis yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Namun, ketika target industri ini bergeser menjadi sekadar "yang penting menang" tanpa memedulikan bobot isi sang kandidat, kita sebenarnya sedang membuka kotak pandora yang mengancam fondasi bernegara kita.

Ada yang Berubah dari Tradisi Lama

Dahulu, untuk menduduki kursi kepemimpinan, seseorang harus melewati proses panjang yang berdarah-darah. Mereka diuji oleh waktu, gagasan, dan rekam jejak nyata di tengah masyarakat. Tradisi lama ini menuntut adanya pembuktian kapasitas intelektual dan moral sebelum seseorang berani mengajukan diri sebagai pemimpin.

Hari ini, tradisi itu tampak usang digilas efisiensi industri politik modern. Konsultan politik papan atas tahu betul bahwa emosi pemilih jauh lebih mudah dimanipulasi ketimbang logika mereka. Mengapa repot-repot membedah visi misi yang rumit jika sebuah joget viral atau jargon jenaka di media sosial bisa mendatangkan jutaan suara? Akibatnya, panggung politik kita bergeser: dari adu gagasan yang mencerdaskan, menjadi panggung pertunjukan yang menghibur namun mendangkalkan akal sehat publik.

Wabah Dunning-Kruger di Puncak Kekuasaan

Ketika seorang kandidat memenangkan kontestasi murni karena strategi pencitraan yang masif, bahaya laten kedua pun muncul ke permukaan: lahirnya ekosistem Dunning-Kruger Effect yang masif di dalam birokrasi. Ini adalah sebuah kondisi psikologis di mana seseorang yang tidak memiliki kompetensi justru merasa dirinya sangat ahli, hanya karena mereka tidak tahu seberapa banyak hal yang sebenarnya tidak mereka ketahui.

Pemimpin yang lahir dari rahim pencitraan ini rentan terjebak dalam ilusi kehebatan. Karena menang dengan angka mutlak hasil pembentukan opini, mereka merasa bahwa semua ucapan dan kebijakan mereka adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Mereka mengira kemampuan "memenangkan pemilu" otomatis linier dengan kemampuan "mengelola pemerintahan". Celakanya, penyakit psikologis ini menular dengan cepat ke lingkaran utamanya, menciptakan barisan pejabat yang gemar membebek dan berlomba-lomba membuat program mentereng yang kosong secara konseptual, sekadar untuk menyenangkan sang bos.

Tersisihnya Intelektual dalam Pembangunan Bangsa

Dampak paling menyedihkan dari mewabahnya efek Dunning-Kruger ini adalah disingkirkannya para intelektual, akademisi, dan teknokrat sejati dari ruang kebijakan. Di dalam ekosistem pemerintahan yang bebal, orang-orang pintar yang berbicara berdasarkan data objektif sering kali dianggap sebagai ancaman. Kritik ilmiah dari para ahli tidak lagi dilihat sebagai masukan konstruktif, melainkan dicap sebagai serangan politik dari "barisan sakit hati".

Ketika kaum intelektual yang seharusnya ikut andil membangun bangsa diabaikan dan ditaruh di menara gading, arah pembangunan kita kehilangan kompas. Kebijakan publik yang ugal-ugalan pun lahir. Kita melihat proyek-proyek fisik mercusuar yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah dirayakan dengan infografis megah di media sosial, padahal di akar rumput, rakyat sedang menjerit karena kualitas pendidikan yang merosot dan lapangan kerja berkualitas yang semakin langka. Negara tidak lagi dikelola dengan ilmu pengetahuan, melainkan dengan selera algoritma digital.

Menimbang Kembali Perintah Konstitusi dan Agama

Melihat realitas ini, pertanyaan mendasar yang harus kita renungkan bersama adalah: Mengapa kita harus benar dalam memilih pemimpin? Jawabannya bukan sekadar agar tidak rugi selama lima tahun ke depan, melainkan karena keputusan di bilik suara adalah pertanggungjawaban moral yang teramat berat, baik di hadapan hukum manusia maupun di hadapan Tuhan.

Dalam tradisi Islam, konsep kepatuhan dan kepemimpinan diatur dengan sangat tegas dalam prinsip Ati’ullah wa ati’ur-Rasul wa Ulil Amri minkum—taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemegang kekuasaan (pemimpin) di antara kamu. Ayat ini sering kali disalahgunakan oleh penguasa yang bebal untuk menuntut kepatuhan mutlak dari rakyatnya, seolah-olah mengkritik kebijakan yang salah adalah bentuk pembangkangan agama.

Namun, para ulama tafsir terkemuka selalu mengingatkan sebuah esensi penting: perintah taat kepada Ulil Amri tidak berdiri sendiri. Ia diletakkan setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya, seorang pemimpin hanya wajib ditaati selama kebijakan dan keputusan yang diambilnya membawa maslahat bagi rakyat, berlandaskan keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Ketika kita dengan sengaja memilih pemimpin yang tidak kompeten hanya karena terbuai kemasan, kita sebenarnya sedang ikut andil dalam melegitimasi sebuah kepemimpinan yang berpotensi melanggar amanah Tuhan.

Mencari Titik Tengah

Membiarkan bangsa ini terus berjalan di bawah kendali para pemimpin kemasan adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa kita tanggung lagi. Sudah saatnya kita, sebagai pemilih, menaikkan standar kelayakan. Kita tidak boleh lagi menjadi konsumen pasif yang menelan mentah-mentah hasil polesan para konsultan politik level elite.

Titik balik dari semua ini ada di tangan kita masing-masing. Menjelang musim pertempuran politik berikutnya, mari kita ganti rasa kagum kita terhadap popularitas visual dengan tuntutan yang tegas akan isi kepala dan rekam jejak. Paksa para kandidat untuk duduk bersama kaum intelektual, uji isi kepala mereka dalam debat-debat yang substantif, dan lihat bagaimana mereka merespons data yang pahit. Memilih pemimpin dengan benar adalah langkah pertama untuk menyembuhkan birokrasi kita dari wabah kebebalan, sekaligus mengembalikan para pemikir terbaik bangsa ke tempat yang seharusnya: di samping kemudi, ikut merumuskan masa depan Republik ini.

Baca Juga : Katalog Buku Resmi Heri Purnawinata

---

💬 Bagaimana menurut Anda?

Apakah Anda melihat gejala tersingkirnya kaum intelektual dan maraknya kebijakan berbasis citra ini sudah mulai terjadi di lingkungan sekitar Anda? Bagaimana cara efektif bagi kita sebagai masyarakat awam untuk membedakan pemimpin yang benar-benar kompeten dengan pemimpin yang sekadar "bagus kemasannya"?

Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya sangat tertarik membaca perspektif dan diskusi dari para pembaca sekalian.

🔄 Jika artikel ini menarik dan menggugah kesadaran Anda, jangan lupa bagikan (share) kepada teman, keluarga, dan sahabat Anda.

📌 Ikuti terus Blog Heri Purnawinata GSL untuk mendapatkan berita, opini, dan analisis mendalam seputar pendidikan, ekonomi, teknologi, geopolitik, sosial, dan dinamika kehidupan sehari-hari.